Kepala PKM dan TU Diduga Pungli 100 Ribu Per Orang untuk Penilaian Perpanjangan SK dan Skandal Melebihi Kuota Dinkes P3K PW di PKM Ambalawi

Bima~Tangkap.Update.24jam.dan .Bapeka Nusantara ~ Berdasarkan hasil investigasi intensif di lapangan, terdapat dugaan pungutan liar di Puskesmas Ambalawi, Kabupaten Bima, terkait penilaian e-Kinerja untuk perpanjangan SK, serta dugaan skandal data siluman P3K Paruh Waktu yang kuotanya diduga melebihi penetapan Dinas Kesehatan
Kronologi Dugaan pungutan liar (Pungli) terkait e-Kinerja 100 Ribu (Bukti Chat Diamankan) Pada Sabtu 24 Oktober 2026, Narasumber internal PKM Ambalawi yang identitasnya kami rahasiakan sesuai UU Pers No.40 Tahun 1999 Pasal 4 ayat (4) tentang perlindungan narasumber, mengungkapkan
“Penilai e_kinerja itu bang, masing-masing yang perpanjang SK harus dikasih dulu uang 100 ribu rupiah, baru dinilai oleh kepala PKM untuk administrasi ini. Itu lain lagi uangnya yang ditarik oleh bagian TU, kami yang P3K paruh waktu saja hampir 90 orang. Belum yang PNS dan P3K penuh waktu”
Narasumber melanjutkan:, “Sebenarnya praktek seperti ini sudah lama terjadi namun teman-teman di PKM bungkam dan takut Pak Pimred. Penilaian e-Kinerja itu ditarik 100 ribu oleh kepala PKM sekali nilai ekin/e-Kinerja sekali setahun bang. Dan mohon kerjasamanya agar membongkar ke publik, serta harap agar dirahasiakan info dari kami”
Berdasarkan pengakuan tersebut, jika 90 orang P3K PW x Rp 100.000 = Rp 9.000.000 diduga dipungut sekali jalan penilaian dalam setahun, kemudian belum lagi dari PNS dan P3K penuh waktu. .Selain itu, narasumber juga menyebut dugaan pungutan lain oleh bagian TU, “Selama ini kisaran 30 ribu ada yang 15 per orang untuk bawa dokumen saja atau perjalanan dinasnya mereka itu bang”
Lebih miris, narasumber menyebut kondisi TPU nakes, “Apalagi yang PW non TPU nakes tidak ada gaji dari Pemda Bima, hanya remo tak tentu dari PKM ada 100 ataupun 200 lebih per bulan, percuma bikin rekening NTB”
Kasus dugaan skandal data siluman lulus P3K Paruh Waktu di PKM Ambalawi hampir 50 orang juga mencuat sejak Senin 3/11/2025. Perekrutan PPPK Paruh Waktu Kabupaten Bima total 14.077 orang (6.874 guru, 1.147 nakes, 6.066 teknis)
Data absensi PKM Ambalawi menjadi sorotan, mulai pada tahun 2023 Total 160 orang (PNS 23, PPPK 4, TPU 43, Sukarela 99). Lebih gencar perekrutan di 2025 Total 202 orang (PNS 19, PPPK Full Waktu 23, SK TPU 43, Sukarela 116) Lonjakan 42 orang diduga tidak sesuai kebutuhan riil..Menjadi pertanyaan besar, berapa jumlah pegawai dalam absensi kehadiran di PKM Ambalawi tahun 2026??
Ketua DPW LSM Kipang NTB Budiman SH meminta Bupati Bima Ady Mahyudin, Inspektorat, dan APH menyikapi dugaan ASPAL (Asli Tapi Palsu) tersebut. Ia menyebut akan melakukan somasi ke Mendagri RI jika tidak ada evaluasi..DPW Kipang NTB mengaku sudah klarifikasi via WA ke Kepala BKD, namun bungkam. Sementara Kepala PKM Ambalawi inisial S.S menyatakan,”Rekrut dan validasi data ada di Dikes dan BKD selaku pucuk pimpinan yang mengatur administrasi dan kami hanya bawahan saja”.
Tuntutan, (1) Bupati Bima Ady Mahyudin diminta evaluasi Kepala Dinas Kesehatan dan khususnya PKM Ambalawi dan TU terkait dugaan pungli 100 ribu untuk penilaian e-Kinerja SK.(2 ) BKD dan Dinkes diminta buka data: Daftar penerima SK, hasil e-Kinerja, kuota resmi Dinkes untuk PKM Ambalawi, dan bukti setoran 100 ribu tersebut untuk apa.(3) Inspektorat periksa dugaan pungli Pasal 12 huruf e UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Tipikor.
Catatan Redaksi: Seluruh informasi bersifat dugaan, narasumber dilindungi UU Pers, bukti chat asli disimpan redaksi untuk kepentingan APH dan tidak dipublikasikan untuk menjaga kerahasiaan. Pihak Kepala PKM, TU, BKD, dan Dinkes diberi hak jawab. (Red/Aryadin)