Kasus Hajjah Ratni Mengarah pada Dugaan Pengeroyokan Bersama, Penasehat hukumDesak Polisi Tuntaskan Proses Hukum secara adil sesuai fakta

LOMBOK TENGAH – Penanganan kasus dugaan pengerusakan dan pengeroyokan terhadap Ratni kembali menjadi perhatian.
Pihak pendamping hukum korban meminta aparat kepolisian mengusut perkara tersebut secara menyeluruh dan memastikan proses hukum tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
.Dalam keterangannya setelah proses mediasi, pendamping hukum Ratni memaparkan kronologi dugaan kekerasan yang dialami kliennya. Menurut keterangan korban, peristiwa tersebut bermula dari dugaan pengerusakan, kemudian berlanjut pada tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama.
.Korban mengaku mengalami tindakan berupa dipiting oleh salah satu terduga pelaku, sementara pelaku lainnya menjambak hingga membenturkan kepala korban ke tembok sambil merebut hp korban yang di gunakan untuk merekam kejadian yang berlangsung pada saat itu.
.Penasehat Hukum Zarel Samudra,S.H dan eka jauhari,S.H menyebutkan, kronologi tersebut bukan sekadar berdasarkan pengakuan korban. Tiga orang saksi juga telah dimintai keterangan dan dinilai memberikan keterangan yang mengarah pada kasus pengeroyokan dalam peristiwa tersebut.
Saksi pertama disebut membenarkan adanya tindakan l yang dilakukan secara bersama-sama. Saksi kedua mengaku melihat langsung peristiwa pengerusakan, sedangkan saksi ketiga disebut melihat pakaian Ratni disobek dan tangannya direbut secara paksa..Pihak Penasehat Hukum juga mengungkapkan ladanya pengakuan dari para terduga pelaku dalam forum mediasi yang disaksikan sejumlah pihak, termasuk KBO Polres Lombok Tengah, Kanit Polsek Praya Timur, Babinsa, kepala dusun, pendamping hukum masing-masing pihak, serta awak media.
.Menurut Penasehat Hukum Zarel Samudra S.H, dalam forum tersebut para terduga pelaku secara terbuka menceritakan keterlibatan mereka dalam peristiwa yang dipersoalkan.
. FMeski demikian, pihak pendamping hukum menegaskan bahwa seluruh keterangan tersebut tetap perlu didalami dan dituangkan melalui mekanisme pemeriksaan resmi oleh penyidik.
Korban Minta Keadilan, Tidak Ingin Perkara Berhenti.
.Di hadapan pihak-pihak yang hadir, Hajjah Ratni disebut menegaskan bahwa dirinya hanya menginginkan keadilan dan kepastian hukum.
.Penasehat Hukum Zarel Samudra menyampaikan, kliennya menghendaki agar perkara tersebut tetap dilanjutkan melalui proses hukum. Baginya, tidak boleh ada pihak yang merasa kebal terhadap hukum..Tegas Penasehat Hukum Zarel Samudra S.H Prinsip equality before the law atau persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum harus benar-benar diterapkan tanpa memandang latar belakang maupun kedudukan seseorang.
Penasehat hukum Ungkap Dugaan Teror dan Ancaman terhadap Keluarga Korban.
Persoalan lain yang turut disampaikan pendamping hukum adalah kondisi psikologis korban dan keluarganya. Ratni disebut masih mengalami trauma, begitu pula anaknya.
Penasehat hukum juga mengungkapkan adanya dugaan teror melalui panggilan dari nomor pribadi (private number) yang disebut terjadi berulang kali dan berhari hari baik pagi maupun malam hari..Selain itu, pihaknya mengaku memiliki bukti dugaan ancaman pembakaran rumah serta ancaman santet yang disebut berasal dari pihak keluarga terduga pelaku dan disampaikan melalui media sosial..Atas dugaan tersebut, Zarel Samudra S.H dan eka jauhari,S.H menyatakan telah mengantongi sejumlah bukti yang dapat diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditelusuri lebih lanjut..Pihak pendamping hukum berharap kepolisian tidak hanya mendalami dugaan pengerusakan dan pengeroyokan, tetapi juga memberikan perhatian terhadap dugaan intimidasi yang dialami korban dan keluarganya.
.Polisi Diharapkan Menjamin Kepastian Hukum..Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut perlindungan terhadap korban kekerasan serta jaminan bahwa setiap warga negara memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum.
.PH meminta aparat kepolisian menangani perkara secara profesional, objektif, dan transparan, dengan memeriksa seluruh keterangan saksi, bukti, serta dugaan ancaman yang disampaikan pihak korban.
Hingga berita ini disusun, keterangan mengenai pengakuan dalam mediasi dan dugaan intimidasi masih berdasarkan penjelasan pendamping hukum korban sesuai dengan hasil media di polresta praya dan sudah di jelaskan oleh KBO polresta lombok tengah bahwa kasus ini akan di gelar pada hari senin 9 november 2025 karen asudha di pastikan dalam mediasi hari ini tidak menemukqn titik terang karena korban tidak mau berdamai.Wartawan :
Ali Bin Ahmad